Asumsi awal mengatakan bahwa kemiskinan pada daerah dengan tipe pertanian lahan kering disebabkan oleh keterisolasian wilayah. Tapi mengapa setelah dilakukan pembangunan infrastruktur untuk membuka isolasi wilayah termasuk jalan dan moda transportasi, ternyata tidak mampu mendongkrat kinerja pembangunan pertanian lahan kering?

Fred L. Benu

Transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis, serta berperan dalam mendukung, mendorong dan menunjang pembangunan (politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan).  Pada saat yang sama bidang infrastruktur transportasi masih banyak bersifat non cost recovery yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pengalaman pembangunan pertanian lahan kering yang didorong oleh ketersediaan infrastruktur untuk membuka isolasi wilayah dapat diikuti dari telahan pembangunan pertanian Bali, NTB dan NTT yang memiliki potensi lahan kering yang cukup luas.  Saat   masih menjadi satu kesatuan wilayah administratif Provinsi Sunda Kecil, ketiga wilayah memiliki infrastruktur jalan dan akses transportasi serta kondisi perekonomian wilayah yang relatif sama.  Ketimpangan pembangunan ekonomi ketiga wilayah mulai muncul seiring dengan dibubarkannya Provinsi Sunda Kecil atas prakarsa NTT pada tanggal 11 September 1958 dengan UU no.64 Thn 1958 (Ben Mboi, Pers. Com, 2008).

Perekonomian Bali tumbuh melejit sendiri meninggalkan dua saudaranya.  Data BPS (2007) menyebutkan bahwa pendapatan perkapita Bali saat ini mencapai Rp.11.18 juta/thn atau kurang lebih sama dengan rerata pendapatan perkapita nasional.  Pada saat yang sama NTB memiliki pendapatan perkapita sekitar Rp.7.3 juta/thn sedangkan NTT terpuruk pada angka Rp. 3.8 Juta/thn. 

Cerita tentang efek Triple-T Revolution (Kontjoro jakti, 2004) yang mendeterminasi dinamika pembangunan suatu wilayah sangat jelas terjadi di Bali, khususnya transportasi dan travel yang sangat mempengaruhi keberhasilan pengembangan sektor pariwisata sebagai andalan perekonomian daerah.  Secara relatif kita boleh katakan bahwa dibanding dua wilayah lainnya, Bali sangat jauh meninggalkan NTB apalagi NTT dalam hal pengembangan sektor pariwisata sebagai andalan perekonomian daerah, bahkan mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya.

Walaupun pemicu pengembangan sektor pariwisata Bali sejatinya bukan disebabkan oleh telekomunikasi, transportasi dan travel  (3-T), tetapi dalam perkembangan sektor pariwisata Bali yang dipicu oleh konstruksi budaya lokal, mendapat penguatan akselerasi (pemacu) dari kemajuan dan perkembangan 3-T yang sangat pesat, khususnya T-transportasi.

mengapa saya berani katakan bahwa ketiga faktor-T dimaksud bukan sebagai pemicu perkembangan perekonomian Bali melalui sektor pariwisata daerahnya? Karena pada awalnya ketiga wilayah ini memiliki akses infrastruktur transportasi yang relatif tidak jauh berbeda saat ketiganya masih tergabung dalam satu Provinsi Sunda Kecil.  Tapi setelah ketiganya dipisahkan ke dalam tiga wilayah administratif (1958), maka secara tidak sengaja Bali memilih pengembangan sektor pariwisata sebagai basis pengembangan perekonomian daerahnya dengan mengandalkan daya dorong kebudayaan daerah ditunjang oleh pesona alamnya.  Dan ternyata pilihan Bali saat itu tidak salah, terbukti dari kemajuan ekonomi Bali yang melampaui kinerja pembangunan ekonomi kedua daerah lainnya bahkan melampaui daerah lainnya di Indonesia.

NTB dan NTT bukannya sama sekali tidak melirik atau tidak memiliki ekspektasi tentang kekuatan daya dorong sektor pariwisata daerah. Tapi nampaknya pengembangan sektor pariwisata daerah tidak bersinergi secara konstruktif dengan pengembangan infrastruktur dasar khususnya transportasi di kedua wilayah ini. Atau minimal pengembangan infrastruktur transportasi, lambat mengalami integrasi yang kuat dengan pengembangan sektor pariwisata daerah seperti yang terjadi di NTB.  Atau pengembangan infrastruktur dimaksud yang lebih diarahkan untuk diintegrasikan dengan pengembangan sektor non-pariwisata, khususnya sektor pertanian lahan kering seperti yang terjadi di NTT. 

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pilihan pengembangan infrastruktur transportasi yang diitegrasikan secara kuat dengan sektor pertanian daerah.  Pilihan seperti itu memang sesuai dengan kenyataan basis ekonomi masing-masing daerah.  Persoalannya adalah pembangunan infrastruktur dasar kurang bersinergi secara kuat dengan sektor pertanian itu sendiri, karena konstruksi sosial budaya masyarakat tani yang kurang akomodatif terhadap tuntutan perubahan.

Sebagai contoh, pada dekade 1970an sampai 1980an, keterisolasian wilayah menjadi faktor penyebab kemiskinan, khususnya di NTT.  Oleh karena itu pada periode 1978 -1988, pemerintah melakukan investasi publik besar-besaran dengan pembangunan jalan dan pelabuhan sebagai upaya kuat membuka keterisolasian wilayah NTT yang terkenal cukup extrim baik dalam hal topografi maupun geologinya.  

Sejumlah besar daerah terpencil di buka untuk akses masyarakat terhadap dinamika pembangunan ekonomi maupun sosial.  Walaupun pemerintah telah mengeluarkan anggaran pembangunan yang cukup besar bagi investasi publik di sektor infrastruktur transportasi, tapi pengamatan empirik menunjukkan bahwa hal tersebut tidak sebanding dengan nilai tambah ekonomi yang seharusnya dinikmati oleh masyarfakat perdesaan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan.  Justru yang terjadi adalah eksploitasi sektor ekonomi perkotaan terhadap perekonomian desa melalui ekspansi pasar produk-produk perkotaan dan memicu perilaku konsumtif masyarakat perdesaan. 

Seharusnya pembukaan isolasi wilayah melalui pembangunan infrstruktur transportasi dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat tani perdesaan untuk akses pasar input sarana produksi dan terutama pemasaran produk pertanian lahan kering.  Pada prinsipnya memang pembangunan infrastruktur transportasi telah memperlancar arus input sarana produksi dan pemasaran hasil pertanian, tetapi daya ekspansi dimaksud masih terlalu kecil dibanding ekspansi sektor perkotaan. Sehingga secara marginal sebenarnya desa dengan sektor ekonominya justru mengalami kooptasi oleh sektor ekonomi perkotaan.  Fenomena ini disebabkan oleh karena masyarakat perdesaan khususnya di sektor pertanian lahan kering kurang siap menghadapi keterbukaan ekonomi wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan  dan akses transportasi yang berkonsekwensi pada tingginya persaingan pasar.

Pembangunan infrastruktur jalan dan akses transportasi memang merupakan syarat harus (the first order condition) bagi dinamika ekonomi melalui pembangunan sektor pertanian suatu wilayah.  Tapi pendekatan kebijakan ini saja tidaklah cukup.  Masih diperlukan syarat cukup (the second order condition) berupa kebijakan penguatan sumberdaya manusia beserta potensi sumberdaya lahan kering yang dimiliki untuk siap menghadapi keterbukaan  pasar dan persaingan yang tinggi.  Konsistensi pendekatan seperti ini yang kurang dilakukan oleh pemerintah beserta seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam mengkonstruksi suatu tatanan sosial-ekonomi masyarakat yang akomodatif terhadap tuntutan perubahan.

Berbeda halnya dengan Bali yang memilih sektor pariwisata daerah sebagai lokomotif pengembangan ekonominya.  Tatanan sosial budaya masyarakat Bali dan potensi sumberdaya alamnya memang sangat akomodatif terhadap pengembangan sektor ini.  Dengan kedua faktor pemicu ini, maka pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi di Bali tinggal berintegrasi secara konstruktif untuk memacu pengembangan sektor pariwisata daerah sebagai basis pengembangan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat nya.

NTB memiliki cerita tersendiri.  Semula NTB memilih pengembangan infrastruktur pertanian untuk pengembangan ekonomi wilayahnya.  Namun sebagaimana ceritanya di NTT, sektor pertanian perdesaan, khususnya pertanian lahan kering juga tidak berkinerja cukup baik untuk mendongkrak perekonomian wilayahnya.  Menyadari kenyataan ini NTB saat ini cenderung memacu pengembangan ekonomi wilayah melalui sektor pariwisatanya.  Memang kelihatannya terlambat, tetapi minimal infrastruktur dan sarana transportasi NTB sudah dikembangkan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah, khususnya NTB bagian Barat.  Kebetulan wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Bali dan sebagian tatanan sosial-budaya masyarakat NTB bagian Barat mendapat pengaruh kuat budaya Bali, menyebabkan daerah ini sangat dimungkinkan untuk mendapat imbas positif dinamika pengembangan sektor pariwisata Bali.  Sebaliknya NTT sampai saat ini masih belum nampak strategi khusus pengembangan infrastruktur dasar yang dihubungkan secara kuat dengan sektor ekonomi basis yang telah mendapat penguatan di daerah.

Baca selengkapnya...

Mengapa sektor pertanian lahan kering indentik dengan kemiskinan padahal terdapat sejumlah potensi yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan kesejahteraan?

Fred L. Benu

Kita akan membahas faktor penyebab dari dua perspektif yaitu dari perspektif kedudukan petani lahan kering dalam peta persaingan global (faktor eksternal) dan dari perspektif konstruksi Sosial Budaya masyarakat tani lahan kering (faktor internal).

Perspektif Kedudukan Petani Lahan Kering

dalam Peta Persaingan Global

Dekade globalisasi ekonomi saat ini  menempatkan sektor finansial khususnya capital memainkan suatu peranan kunci.  Ada aliran modal yang sangat besar dari sejumlah besar negara-negara maju yang dipelopori oleh Amerika ke bebagai belahan dunia. Dan kaum kapitalis sepertinya menunjukkan suatu kemenangan besar .  Bukan saja kapitalisme berhasil mengalahkan komunisme, tetapi juga kapitalisme versi Amerikan (yang didasari pada prinsip individu mencari rasionalisasi keuntungan) mengalahkan versi lain kapitalisme yang sebenarnya lebih lunak dan halus.  Dunia memproklamirkan kemenangan kapitalisme, seiring dengan globalisasi menyebarkan kapitalisme gaya Amerika ke seluruh dunia (Joseph Stiglitz, 2003).

Di awal dekade 90an terjadi lonjakan pertumbuhan ekonomi yang tidak terkira sebelumnya, dan banyak pihak menduga saat itu dunia memasuki era pertumbuhan ekonomi baru yang dicoraki oleh perekonomian yang semakin meng-global.  Namun pada akhir dekade 90an ternyata pertumbuhan ekonomi yang begitu signifikan mengalami peluruhan (bust) karena resesi yang tidak terduga sebelumnya. Bahkan fenomena ini kembali terulang pada akhir 2008 dengan Amerika sebagai pemicu sekaligus sebagai korban yang paling menderita dan dampaknya masih terus dirasakan sampai sat ini. Semuanya karena pertumbuhan ekonomi global semula sebenarnya hanya semacam ”gelembung ”(bubble) sehingga terjadi semacam kamuflase  pada tingkat global.  Bubble economy karena kapitalisme terlalu mendominasi dinamika ekonomi global sehingga berkembang menjadi tidak terkontrol.  Kaum kapitalis yang semula sangat mengandalkan orientasi rasionalitas individu untuk memperoleh profit membangun suatu ”optimisme irasional” dengan menaikan harga saham sejumlah perusahan (property) yang tidak merefleksikan kinerja aktualnya.

Saya mengutip pendapat J. Stiglitz (2003) yang mempertegas pernyataan di atas:

”...Dari kapitalisme Amerika yang digdaya di seluruh dunia menjadi kapitalisme Amerika yang melambangkan segala kebejatan ekonomi pasar.  Dari globalisasi yang membawa manfaat tak terkira menjadi resesi pertama di era baru globalisasi.  Dari ekonomi baru yang menjanjikan menjadi ekonomi baru yang malah membuahkan kerugian jauh lebih besar”

Salah satu ciri dari kegagalan pembangunan ekonomi sejumlah negara pada era globalisasi ekonomi adalah kemiskinan.  Dan kemiskinan yang paling menonjol adalah kemiskinan yang diragakan oleh sejumlah negara yang paling sedikit  mendapat manfaat dari dinamika perputaran kapital. Sebaliknya sejumlah negara maju sebut saja Amerika dan negara-negara eropa justru menerima manfaat besar dari tinggi nya perputaran kapital global.  Bahkan demikian dinamisnya pergerakan kapital global ini menyebabkan beberaapa negara yang semula sangat mengidolakan manfaat kapital malah dilanda oleh “roda” kapitalisme. Amerika dan beberapa negara eropa justru mengalami goncangan ekonomi dengan dampak yang sangat besar akibat dilindas oleh roda kapitaklisme.  Beberapa negara maju ini bahkan dihantui oleh ancaman pengangguran dan kemiskinan yang diaalami oleh warga negaranya akibat ambruknya sejumlah perusahan berskala besar. Warga negara disejumlah negara berkembang, termaasuk para petani lahan kering yang paling sedikit menerima manfaat pergerakan kapital, juga mengalami masalah pelik kemiskiinan, karena kapitalisme  “membuat tembok pembatas“ bagi mereka untuk mengeksploitasi sumberdaya alam yang dimiliki.

George Soros (2006) mengatakan bahwa:

“sistem kapitalisme saat ini terlalu banyak memberikan bobot pada motif profit dan persaingan, tapi gagal melindungi kepentingan umum. Hasilnya berupa sistem perputaran  raksasa yang menghisap modal ke lembaga-lembaga keuangan dan pasar di pusat kemudian memompanya ke luar, ke pinggiran”.

Paham kapitalisme juga mendeterminasi model penjajahan gaya baru, khususnya penjajahan hak cipta atau royalti yang harus ditanggung oleh masyarakat di negara-negara berkembang.  Termasuk didalamnya penjajahan atas nama royalti yang harus dipikul oleh para petani lahan kering di Indonesia.  

Laksamana Sukardi (208) memberikan cerita tentang:

”.....bagaimana anak-anak Indonesia yang senang memakan coklat Switzerland dipaksa harus membayar sejumlah Rupiah kepada Switzerland karena Royalti”.

Padahal Zwitzerland sama sekali tidak memiliki perkebunan kakao dan mereka memperoleh coklat yang berasal dari para petani lahan kering di Sulawesi Tenggara dan mungkin NTT. Para petani lahan kering yang memiliki akses terbatas terhadap pasar harus menerima kenyataan menerima harga rendah yang ditentukan oleh mekanisme pasar global. Sebaliknya para pengusaha industri coklat di negara maju justru menikmati keuntungan besar dari bisnis coklat nya hanya karena mereka dilindungi oleh aopa yang disebut dengan “royalti”.  Tapi itulah kenyataan yang harus dihadapi oleh para petani lahan kering kita dalam mengikuti dinamika pasar global.  Sekali lagi kemiskinan menjadi ancaman yang menhantui kehidupan para petani kita baik yang disebabkan oleh keadaan sumberdaya alam, keterbelakangan, keterbatasan akses, maupun mekanisme pasar global.

Perspektif Konstruksi Sosial Budaya

Masyarakat Tani Lahan Kering

Ada persoalan mendasar menyangkut budaya yang ‘mengurung’  para petani lahan kering.  Sekalipun sudah banyak program pemberdayaan ekonomi bagi para petani lahan kering baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga non-pemerintah (NGOs), tetapi sebagian besar petani lahan kering masih sulit untuk mengaktualisasikannya dalam ragaan usaha mereka.  Selalu ada saja jarak antara kesadaran berpikir dengan relaitas perilaku nusaha para petani lahan kering.

Persoalan mendasar yang mengurung ini, mungkin ada kaitannya dengan sistem nilai budaya yang sudah mengakar pada diri para petani kita. Sistem nilai budaya ini yang banyak mendeterminasi perilaku petani yang berhubungan dengan cara pandang tentang usaha, cara pandang tentang tingkat keuntungan, cara pengelolaan keuangan, sikap terhadap mitra dan kompetitor, strategei menghadapi resiko, dsb. Oleh karena itu program pemberdayaan ekonomi petani lahan kering, harus pula diintegrasikan dengan pendekatanan rekayasa sosial-budaya (socio-cultural engineering). Strategi ini diperlukan untuk merubah inner life pelaku ekonomi rakyat sekaligus untuk mengkondisikan suatu tatanan masyarakat yang akomodatif terhadap tuntutan perubahan. 

Aspek konstruksi sosial budaya sangat kental mewarnai ragaan dunia usaha pertanian lahan kering. Konstruksi sosial-budaya masyarakat selalu menempatkan sektor pertanian lahan kering khususnya on-farm sebagai sektor yang inferior dibanding sektor-sektor lainnya? Masyarakat kita masih mengidentikan sektor pertanian lahan kering dengan kemiskinan. Mereka yang bekerja di sektor ini adalah orang-orang miskin. Para petani kita juga sadar, bahwa kenyataannya mereka miskin.

Diperlukan adanya terobosan rekayasa sosial-budaya dalam menghadapi konstruksi sosial-budaya masyarakat yang tidak cukup kondusif dalam mendorong pengembangan sektor pertanian lahan kering. Program pemberdayaan kondisi ekonomi di sektor on-farm dalam rangka “menggiring” para generasi muda produktif untuk mengambil peran sebagai aktor utama, tidak bisa hanya melalui pendekatan ekonomi semata. Tapi perlu dimulai dari pendekatan rekayasa sosial-budaya (socio-cultural engineering) untuk mengubah etos kerja masyarakat tani kita. Jika tidak, maka program-program pemberdayaan ekonomi di sektor pertanian on-farm hanya bersifat hit and run. Begitu program pemberdayaan selesai, maka para petani lahan kering kita juga kembali terpuruk dalam  kemiskinan.

Baca selengkapnya...